Giliran Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kemendagri Kunjungi Majasari

Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa yang berada pada Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kunjungi Desa Majasari. Kunjungan tersebut dalam rangka evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri lingkup penataan dan administrasi pemerintahan desa.

Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Drs. Andi Feri S Fudail, M. Si. membawa serta seluruh kepala subdit dan staffnya untuk mengetahui langsung keadaan Pemerintahan Desa Majasari. Direktur  Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mengenalkan satu persatu Subdit  yang dibawanya dan menjelaskan secara singkat tugas dan fungsi Subdit – subdit dibawah Direktoratnya, yaitu Subdit Tata Wilayah Desa, Subdit Penamaan dan Kode Desa, subdit Penataan kewenangan Desa, Subdit Penyusunan Produk Hukum Desa, dan subdit Administrasi Pemerintahan Desa.

Hadir dalam kegiatan kunjungan kerja Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa , Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu mewakili Bupati Indramayu, DR. Dudung Indra Ariska, MH. Dalam sambutanya Kepala Dinas menceritakan tentang tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan aturan-aturan turunan dari Undang-undang Desa , sebagai contohnya pengangkatan perangkat desa, terkait syarat minimal berijzah SMA.  Kepala Dinas juga mencontohkan kecakapan dan kematangan Menteri Susi sebagai contoh bahwa kematangan berfikir dan kecakapan seseorang tidak harus karena berijazah SMA, sehingga syarat ini perlu dikaji ulang. Selanjutnya Kepala Dinas menerangkan tentang tahapan pemilihan kepala Desa di Indramayu yang akan dilaksanakan serentak desember nanti.

Sementara itu Kuwu Majasari memaparkan selayang pandang Desa Majasari, kondisi wilayah desa, potensi dan tantangan yang dilewati Desa Majasari sehingga meraih prestasi juara tingkat nasional lomba desa di tahun 2016. Dalam paparanya Kuwu Majasari menjelaskan, bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di Desa Majasari mempunyai dasar hukum. Ternyata hal tersebut sesuai dengan penejelasan Drs. Andi Feri S Fudail, M. Si bahwa Desa dalam melaksanakan kegiatan harus berdasar pada peraturan desa, perkades atau minimalnya surat keputusan kepala desa.

Sekretariat Desa

 

Facebook Comments