MEWUJUDKAN MAJASARI DESA RAMAH ANAK

Anak-anak desa majasari tak segan bermain di kantor desa

Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Pembangunan Desa

Beberapa bulan lalu desa Majasari pernah menjadi pemberitaan nasional dikarenakan Jumhur Hidayat Kepala BNP2TKI kala itu, memuji langkah pemerintah desa Majasari dalam upaya memberikan perlindungan terhadap warganya yang memilih bekerja keluar negeri. sebagaimana diketahui perlindungan tersebut melalui pendekatan tiga akses, diantaranya akses informasi, akses keuangan dan akses akan keadilan yang termuat dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa Majasari menginginkan warganya terlepas dari masalah-masalah yang mungkin akan terjadi pada Calon TKI maupun TKI yang sudah berada pada negara penempatan.

Dalam implementasinya kembali pada kesadaran masyarakat, seringkali masyarakat mudah terbujuk rayuan sponsor/perekrut tenaga kerja yang menyarankan para calon TKI tidak perlu melaporkan diri atau meminta rekomendasi dari kepala desa. Padahal peraturan desa dimaksud untuk memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat yang memilih bekerja sebagai TKI agar sponsor maupun PJTKI tidak lepas tanggung jawab dan memenuhi hak-hak TKI dari desa Majasari.

Peraturan Desa Majasari tentang perlindungan TKI asal Desa Majasasri tidak saja mengatur bagaimana pola perlindungan terhadap CTKI maupun TKI bahkan mengatur pula perlindungan tentang anak. Banyaknya anak-anak yang ditinggalkan (children left behind) orangtuanya bekerja ke luar negeri menimbulkan dampak sosial akan tumbuh kembang dan karakter anak, olehkarenanya dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat Majasari dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak-anak yang rentan tidak mendapatkan pola asuh oleh kedua orangtuanya maupun anak-anak yang memerlukan penanganan khusus.

“Secara individu anak merupakan tanggung jawab keluarga atau orang tuanya, baik atau buruknya kualitas anak ditentukan oleh orang tua anak tersebut. Namun dalam kehidupan sosial, anak merupakan tanggung jawab negara, melalui pemerintah, para pemimpin dan pemangku kepentingan (stakeholders), olehkarenanya pembangunan di Desa Majasari baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat memperhatikan tumbuh kembang anak. Tidak saja untuk anak-anak yang ditinggal (children left behind) tetapi juga bagi seluruh anak desa Majasari” jelas Kuwu Wartono.

Dijelaskan bahwa upaya mewujudkan perlindungan anak di desa Majasari tersebut diantaranya dengan menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak dan menjamin pemenuhan hak-hak anak Majasari diantaranya hak Kesehatan (Healthy), Hak Pendidikan (education), Hak Persamaan kedudukan sebagai masyarakat (equality), dan Hak Perlindungan (protection) untuk semua anak desa Majasari.

Kuwu wartono memaparkan pula diantara upaya pemenuhan hak pendidikan sesuai kewenangan desa diwujudkan contohnya dengan penyediaan rute aman bagi anak sekolah, penyediaan taman bacaan atau perpustakaan desa, pengembangan PAUD, penyuluhan untuk meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah, melanjutkan sekolah dan mencegah drop-out. “Pemenuhan hak-hak anak memerlukan komitmen, dukungan dari lembaga-lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat, tidak saja oleh pemerintah desa.” katanya

 Sekretariat Desa Majasari

Facebook Comments