Perjalanan Pemberdayaan dan Perlindungan BMI dan Keluarganya di Desa Majasari Tahun 2011 – 2014

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terletak pada posisi 107° 52´ – 108° 36´ BT dan 6° 15´ – 6° 40´ LS dengan batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Subang: sebelah utara berbatasan dengan laut jawa: sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang Kabupaten Cirebon: sebelah timur berbatasan dengan laut jawa dan Kabupaten Cirebon. Cakupan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan,307 desa dan 8 kelurahan, dengan luas wilayah 204,011 ha atau 2.040.110 Km dengan panjang garis pantai 147 km yang membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang,.

Pada tahun 2010 berdasarkan hasil registrasi penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.769.423 jiwa terdiri dari laki-laki 885.345 jiwa dan perempuan 884.078 jiwa dan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.675.790 jiwa.

Kabupaten Indramayu merupakan daerah pengirim (sending area) buruh migran ke berbagai negara penempatan. Seperti, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Taiwan, Malaysia, singapura, Hongkong dan Negara penempatan lainnya. Berbagai motif bermunculan sebagai alasan factor pendorong banyaknya masyarakat asal Indramayu ini bekerja keluar negri. Factor-faktor tersebut diantaranya, minimnya lahan pekerjaan, kemiskinan, jeratan hutang, rendahnya pendidikan, budaya konsumtif, tingginya angka perceraian, serta berbagai persoalan lainnya yang “memaksa” warga Indramayu pergi ke luar negri.

Persoalan dalam mencari pekerjaan yang baru tidaklah semudah apa yang dikira. Banyak masalah muncul ketika proses migrasi ribuan warga Indramayu ke berbagai wilayah tersebut. Masalah kekerasaan kerap ditemui oleh warga indramayu ini. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan kekerasaan seksual. Bahkan terkadang banyak yang terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia (human trafficking).

Desa Majasari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yang sedang menata pola perlindungan buruh migrant dan keluarganya. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Majasari yang menjadi buruh migrant. Masalah itu mulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Pada masa pra penempatan masalah yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen, jeratan hutang, dsb. Pada masa penempatan masalah yang sering dialami adalah penyiksaan, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar dsb. Untuk masa pra penempatan masalah yang pernah terjadi adalah penukaran uang secara paksa oleh oknum travel kepulangan, pemerasan oleh oknum petugas bandara, kehilangan barang bawaan di bandara dsb.

Dari persoalan tersebut, pemerintah Desa Majasari membuat satu mekanisme perlindungan dengan menerbitkan peraturan desa Majasari No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan tenaga kerja dan keluarganya asal Desa Majasari. Dalam mekanisme perlindungan yang dibangun merujuk pada 3 (tiga akses) yang penting untuk buruh migrant. Akses tersebut diantaranya sebagai berikut :
1. Akses terhadap informasi (acsess to information)
2. Akses terhadao keadilan (acsess to justice)
3. Akses terhadap keuangan (aksess to finance)

Dari 3 akses tersebut yang sudah dilaksanakan pemerintah desa Majasari diantaranya sebagai berikut:

1. Akses terhadap informasi (acsess to information)
Banyaknya persoalan yang terjadi pada kasus buruh migrant berawal dari Informasi yang tidak benar tentang mekanisme atau cara bermigrasi yang aman. Informasi save migration yang ada di Desa majasari yaitu adanya radio komunitas REMAJA FM yang menyiarkan dan menginformasikan seputar kegiatan yang ada di desa seperti informasi mengenai pertanian, kebersihan lingkungan dan kesehatan, buruh migrant dan informasi-informasi lainnya yang berguna bagi masyarakat Desa Majasari dan sekitarnya. Selain radio komunitas, informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Majasari yaitu; dengan terjun langsung ke masyarakat melalui sosialisasi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh warga, seperti hajatan, jamiyah di masjid , mushola dan acara-acara musyawarah desa atau pertemuan pertemuan lainnya,

Pemerintah Desa Majasari bersama pegiat buruh migran di desa Majasari juga mengadakan pelatihan-pelatihan penguasaan IT bagi calon buruh migran dan purna serta keluarga secara periodik dan berkelanjutan. Pentingnya kebutuhan akan informasi untuk masyarakat juga dibuktikan dengan dibuatkanya hotspot area untuk masyarakat desa Majasari di balai desa Majasari, dimana setiap masyarakat desa Majasari yang menginginkan layanan informasi melalui internet bisa datang ke balai desa Majasari untuk menikmati layanan hotspot secara cuma-cuma.

2. Akses terhadap keadilan (acsess to justice)
Dalam rangka memenuhi akses keadilan untuk buruh migrant dan keluarganya, pemerintah Desa Majasari telah membuat regulasi atau payung hukum berupa Peraturan Desa Majasari Nomor 3 Tahun 2012 untuk melindungi warga desa majasari yang menjadi buruh migran. Selain itu pemerintah Desa Majasari telah membentuk satu perkumpulan warga (Community based Organization/CBO) yang berfungsi untuk menangani kasus-kasus buruh migrant yang terjadi di Desa Majasari. CBO Zulfikar di Desa Majasari ini telah melakukan pendampingan dan advokasi kasus yang dialami oleh buruh migrant asal Desa Majasari.

3. Akses terhadap keuangan (acsess to finance)
Seringkali buruh migrant dan keluarganya terjebak dengan berbagai masalah akibat rendahnya managemen pengelolahan keuangan. Ketika berangkat sebagaian besar keluarga buruh migrant mengakses biaya pada rentenir dan jeratan hutang pada calo, sehingga hasil yang didapat dari bekerja diluar negri habis untuk melunasi hutang. Selain itu remittance yang ada digunakan untuk keperluaan yang serba konsumtif. Membangun rumah atau membeli barang kebutuhan rumah tangga menjadi skala kebutuhan yang utama daripada membangun unit usaha baru. Kecenderungan pola seperti ini ditangkap sebagai fenomena yang kurang baik bagi masyarakat Desa Majasari. Oleh karenanya kami pemerintah Desa mengupayakan berbagai solusi atau terobosan untuk mengurangi atau menekan masalah tersebut. Langkah yang sudah kami lakukan adalah dengan membuat program/kebijakan sebagai berikut:

  1. PNPM Perdesaan dengan fasilitas SPP (Simpan Pinjam untuk Perempuan) 80 % RTS (Rumah Tangga Sasaran) lewat mekanisme musyawarah masyarakat sepakat mengutamakan mantan buruh migran dan Keluarga buruh migrant;
  2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan fasilitas unit perkreditan desa 80 % RTS (Rumah Tangga Sasaran) mengutamakan mantan buruh migran dan Keluarga buruh migrant;
  3. Program dari Kementerian Pertanian dan Peternakan berupa bantuan peternakan sapi perguliran yang dikelola oleh kelompok ternak Tunggal Rasa 90 % RTS (Rumah Tangga Sasaran) merupakan mantan buruh migrant dan keluarga buruh migrant.

Selain ketiga akses tersebut yang tidak kalah penting adalah akses pendidikan anak-anak buruh migran yang ditinggalkan, oleh karenanya pemerintah desa Majasari melalui komunitas-komunitas warga mengajak masyarakat dan keluarga buruh migran untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak buruh migran yang ditinggalkan. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan kajian dan penelitian yang dilakukan beberapa lembaga penelitian  dan pengabdian masyarakat untuk menemukan formula dan solusi pendidikan yang baik bagi anak-anak usia sekolah yang ditinggalkan orang tuanya bekerja keluar negeri. Pemerintah Desa Majasari menyadari pendidikan masyarakat adalah aspek penting pembangunan desa dan untuk pemenuhan hak warga atas pendidikan diluar sekolah juga menyediakan layanan perpustakaan keliling.

Pemberdayaan dan perlindungan terhadap buruh migrant dan keluargannya yang sudah dilakukan  tentunya masih banyak kelemahan baik dalam perencanaan, implementasi, monitoring maupun evaluasinya. Oleh karena itu pemerintah desa Majasari akan terus memperbaiki program ini agar kedepan lebih baik lagi. Rencana perbaikan program ini berupa pembuatan, revisi dan penyesuaian dengan kondisi yang ada baik dari segi sumber daya, struktur, infrastruktur atau supra struktur yang ada.
Dukungan pemerintah supra desa, dan swasta untuk perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik lewat kegiatan pemberdayaan dan perlindungan buruh migran dan keluarganya di desa Majasari sangat diharapkan masyarakat Majasari, dan harapan kita bersama adalah agar buruh migran kita terlindungi dan terpenuhi hak-haknya mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari pra penempatan, penempatan di luar negeri dan sampai kembali lagi ke tanah air. 
(Sekretariat Desa Majasari)
Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan BMI di Desa Majasari
Pembentukan Komunitas Warga Buruh Migran

Sekretariat Komunitas Warga Buruh Migran sekaligus Tempat Usaha Kelompok

Study Banding
Kunjungan Kerja Kepala BNP2TKI, Wakil Bupati Indramayu dan Kadinsosnakertrans Kab Indramayu
Pelatihan Usaha Budidaya Jamur Tiram bagi Keluarga Buruh Migran

Pertemuan Reguler Pegiat Buruh Migran di Balai Desa Majasari
Penelitian Pendidikan Anak Buruh Migran Yang Ditinggalkan
Sosialisasi Migrasi Aman dan Perencanaa Keuangan BMI

Kuwu Majasari Bpk. Wartono, S.Pd., M.Si saat menyambut Gebyar TKI di Desa Majasari
Kuwu Majasari saat Pertemuan Nasional Pemberdayaan BMI
Kunjungan Kuwu Majasari di (P2TP2A) Jabar foto bersama Ketua P2TP2 Ibu Hj. Netty Heryawan

Kunjungan Kuwu Majasari di BP3TKI

Kunjungan Kuwu Majasari di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prop. Jabar
Study Banding Mekanisme Perlindungan BMI Kuwu Majasari dan Pegiat BMI di NTT dan NTB
Pembuatan Film Dokumenter oleh OnTrack Media Jakarta tentang Perlindungan BMI di Desa Majasari
Pelatihan dan Sosialisasi Migrasi aman lewat media permainan oleh Tifa Foundation dan On Track Media Jakarta
Kunjungan Media Nasional (cetak dan elektronik) di Sekeratriat Komunitas Masyarakat Migran Majasari
Foto: Sekretariat Desa dan Komunitas Masyarakat Migran
Facebook Comments