Raperda Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu

Ngopi bareng dan mengkaji Raperda Ketenagakerjaan Kabupaten Indramayu antara Kuwu Majasari Wartono, S.Pd., M.Si , Gerakan Mahasiswa Hukum Indramayu (GMHI) relawan Buruh Migran Indramayu, pegiat dari TIFA juga para mantan buruh migran pada kamis (18/7/13) menghasilkan rekomendasi yang akan dibawa pada publik hearing DPRD Kab. Indramayu hari ini Jum’at (19/7/13). Forum diskusi menyepakati Raperda Harus mengatur Buruh Migran secara utuh atau tidak sama sekali. “Tidak bisa satu baju ada dua tubuh, tenaga kerja lokal dan buruh migran itu sangat jauh perbedaanya baik dari pengertian ataupun kasus-kasus yang menimpa mereka” terang Hero relawan Buruh Migran Indramayu. 
 
Sebagaimana diketahui Kabupaten Indramayu saat ini mempunyai raperda ketenagakerjaan yang sedang dalam pembahasan di DPRD Kab. Indramayu, dalam Raperda tersebut mengatur tentang ketenaga kerjaan dan Buruh Migran masuk dalam salah satu bab , namun oleh banyak pegiat dan relawan buruh migran mengatakan bahwa raperda ketenagakerjaan isinya tidak memihak pada buruh migran. “Usaha perlindungan buruh migran yang dilakukan oleh pemda pada raperda itupun sangat tidak mengikat, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berperan serta” terang Adi Kurniawan sekretaris CBO Zulfikar Majasari. 

Berikut ini fakta persoalan yang terjadi pada buruh migran asal Indramayu: 
1. PERSOALAN MENDASAR
    • Minimnya sosialisasi tata cara menjadiTKI yang aman sehingga CTKI tergantung pada informasi yang didapat dari perekrut/sponsor. 
    • Basis data migrasi tidak terdaftar di tingkat desayang mengakibatkan persoalanTKI sulit untuk dilacak di daerahasalnya. 
    • Adanya ego sektoral  dinas/instansi/lembaga/badan Pemerintah (seperti Dinsosnakertrans dan Keimigrasian) yang merasa paling berwenang dalam mengurusi TKI, sehingga dinas/instansi/lembaga/badan Pemerintah lain (seperti : Disdukcapil, Disdik, Bapeda, Diskoperindag, BPPKB, Kepolisian, Kemenag, BPMD, Dinkes, RSUD, dll) yang seharusnya terlibat dalam melindungi TKI tidak diperankan dan akibatnya merasa tidak memiliki tanggung jawab. 
    • Belum adanya peran sertamasyarakat dalam keseluruhan proses penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri .  
    2. PERSOALAN PRA PENEMPATAN
    • Peta konflik yang dilakukan PPTKIS terhadap warga dengan  Pemdes dalam proses pengajuanperizinan CTKI dengan waktu yang mendesak dan memaksakan kehendak PRCTKI/PL terhadap Pemdes. Hal ini menjadi rentan terhadap pemalsuan dokumen karena pemdes tidak mempunyaicukup waktu untuk memverifikasi keaslian dokumen dan kebenaran fakta(CTKI layak untuk bekerja atau belummemenuhi syarat). 
    • Jeratan hutang yang tidak jelas perjanjianya (klausul sepihak) yang mengakibatkan adanya penahanan dokumen dan jaminan surat-suratberharga ketika CTKI gagal berangkat.
    • Proteksi asuransi pra penempatansulit diakses ketika CTKI gagal berangkat.
    • Kekerasan dan pelecehan seksualdi penampungan dikarenakan adanya pembatasan komunikasi keluarga dengan CTKI dan lemahnya control Pemerintah terhadap proses aktivitas di penampungan.
    • Ketidak sesuaian jenis pekerjaan diawal perekrutan dengan pada saat penempatan, hal ini dikarenakaninformasi wakalah / job order tidak terbuka secara umum daninformasinya tidak sampai ke desa.
    • Ketidak sesuaian Negara penempatan diawal perekrutan dengan pada saatpenempatan, hal ini dikarenakan informasi wakalah / job order tidak terbuka secaraumum dan informasinya tidak sampai ke desa.
    • CTKI yang direkrut oleh PPTKIS illegal sehingga numpang proses ke PPTKIS yang legal hal ini dikarenakan informasi operasional izin rekrut PPTKIS dan PRCTKI legal kurang terbuka dan informasinyatidak sampai ke desa.

    3.       PERSOALAN  MASA PENEMPATAN
    • Informasi tentang negara tujuan penempatanserta jenis pekerjaan CTKI yang diberangkatkanpleh PPTKIS tidak diketahui oleh Pemerintah Desa dan bahkan pihakkeluarga yang ditinggalkannya.
    • Pemberangkatan CTKI pada saat calling visa yang diharuskan melalui PPTKIS dengan dalih untukmemperoleh perlindungan, tetapi yang terjadi adalah eksploitasi tersistem (menguntungkan PPTKIS dengan menerapkan jeratan hutang dan pemotongan gaji kembali). Seharusnya Pemda membuat terobosan membuka peluang untuk TKI mandiri.
    • Dampak PPTKIS tidak melakukan monitoring dan melaporkan keberadaan TKI di negara penempatan yang diberangkatkannya, sehingga membuka peluang bagi pengguna jasaTKI untuk melakukan kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, pernikahan sepihak, perampasan dokumen, hilang kontak, perpanjangan kontrak kerja sendiri, terjebak persoalan hukum, dan ataudipindahkerjakan tanpa sepengetahuan keluarga TKI dan perwakilan Pemerintah RI.
    • Dokumen perjanjian kerja (PK) yang ditandatangani olehPPTKIS dan TKI sering kali tidak diakui olehpengguna jasa TKI dan bahkan secarakasuistis ada yang di sobek-sobek, sehingga gaji  danjam kerja tidak sesuai dengan PK. Hal ini dikarenakan PPTKIS tidak transparan dan tegas dalammenginformasikan wakalah atau job order.
    • Minimnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan kesehatan dan pendidikanbagi anak yang ditinggalkan ibunya ke luar negeri.
    • Proteksi asuransi masa penempatansulit diakses pada saat bermasalahdi Negara penempatan.
    4.       PERSOALAN PURNA PENEMPATAN
    • Pemulangan TKI sering terjadi pemerasan dan berbiayamahal oleh jasa pemulangan TKI.
    • Kepulangan TKI yang menderita cacat mental dan fisik yang lolos dari pantauanBNP2TKI, minim pelayanan medisdan rehabilitasi di daerah yang dapat diakses secaramudah oleh korban.
    • Ruang pengaduan persoalan TKI yang terbatas  dan syarat akan pemanfaatan  oleh oknum-oknum pendamping (LSM, Wartawan, Sponsor).
    • Anak-anak TKI yang dilahirkan dari hubungan tidak dikehendaki di luar negeri (Perkosaan) tidak mendapat status kewarganegaraan yang jelas dan berdampak padaminimnya akses layanan pendidikan, kesehatan,  dan layanan publik lainnya.
    • Minimnya pembinaan pemerintah (Dinsosnakertrans, BPPKB dan BP4) terhadap pasangan suami istri TKI mengakibatkan tingginya angka perceraian.
    • Minimnya edukasi pengelolaan dana remitansiTKI oleh pemerintah yang mengakibatkan berangkat kembalinya TKI ke luar negeri.
    • Proteksi asuransi purna penempatan sulit diakses ketika bermasalahan dalam kepulangan TKI.
    (as)


    Facebook Comments