TKI MASIH BELUM TERLINDUNGI

Foto Dok. Pemdes Majasari
Perjuangan Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis bersama para TKI yang berharap segera lahir Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya, hingga saat ini belum tercapai.
Belum adanya kesepahaman Pemerintah Daerah terhadap draft Peraturan Daerah tersebut, membuat aturan main tentang perlindungan TKI Kota Mangga masih mengambang. Hail itu terungkap dalam pertemuan reguler II Program Pemberdayaan Buruh Migran dan Keluarganya, awal pekan ini.
Pertemuan yang dilangsungkan di Bale Gede Ki Shabra Desa Majasari Kecamatan Sliyeg itu dihadiri berbagai pihak terkait, baik dari lembaga eksekutif, legislatif serta berbagai pihak terkait lainnya.
Acara yang didukung oleh The World Bank, Japan Social Development Fund (JSDF) TIFA Foundation, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendesak agar Pemkab Indramayu segera melahirkan Perda Perlindungan bagi TKI.
Foto Dok. Pemdes Majasari
Karena selama ini kota mangga yang merupakan daerah terbesar penyalur buruh migran, belum memiliki peraturan yang kuat yang mengatur tata kelola dan manajemen konflik dalam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi TKI.
Seperti diungkapkan Sri Sunarti dari WCC Mawar Balqis, berbagai persoalan yang muncul terkait buruh migran, belum diatur dengan produk hukum yang semestinya mengatur secara khusus pada penanganan persoalan buruh migran itu sendiri.
“Kami mendesak Pemda Indramayu agar segera melahirkan Perda tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya di Kabupaten Indramayu. Hal itu menjadi penting karena Indramayu merupakan lumbung TKI dengan segudang persoalannya,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) H. Juwendi, MSi yang hadir dalam pertemuan itu berjanji akan berupaya untuk mempercepat lahirnya Perda tersebut. Dirinya yang hadir bersama perwakilan komisi A dan Komisi B dari DPRD Indramayu, akan berupaya menyandingkan naskah akademik yang telah disusun oleh WCC Mawar Balqis dengan Raperda yang telah masuk dalam agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) tentang perlindungan ketenagakerjaan.
“Dari lembaga eksekutif telah mengagendakan Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan dalam Prolegda di tahun 2013 ini. Sedangkan secara khusus Mawar Balqis mengharapkan adanya Perda tentang buruh migran yang tidak dibuat secara makro dalam Perda Perlindungan Ketenagakerjaan. Dalam persidangan kedua nanti, kita akan bahas bersama,” Papar Juwendi.
Dalam draf yang diajukan Mawar Balqis, di dalamnya memuat tentang perlindungan buruh migran pra-penempatan , masa penempatan, dan purna penempatan. Selain itu, juga mengatur tentang Surat Rekomendasi Bekerja ke Luar Negeri (SRBN), kerjasama dan kemitraan, serta pembentukan komisi perlindungan.
Kuwu Majasari Wartono, S.Pd.,M.Si saat membuka acara
Terkait pendataan, Informasi cara bermigrasi yang aman, penanganan dan rehabilitasi, serta penyediaan fasilitas penunjang keterampilan dan kemampuan calon buruh migran juga turut diatur di dalamnya.
yang tidak kalah pentingnya adalah terkait pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, rencana aksi daerah, peran serta masyarakat, sanksi terkait sejumlah pelanggaran, penyidikan, dan ketentuan pidana juga termaktub dalam Perda yang diharapkan akan segera terlahir agar mampu melindungi para pahlawan devisa yang belum sepenuhnya terlindungi. (cip) / Pemdes
Facebook Comments