Ratusan Kuwu Cirebon Ancam Demo DPR

CIREBON, (PRLM).-Ratusan kuwu (kepala desa,-red.)sewilayah Cirebon mengancam bakal mendemo DPR kalau tidak segera, mengesahkan RUU Desa menjadi Undang Undang.

Sejumlah kuwu dari Kabupaten Indramayu bahkan menegaskan siap memblokir jalur pantura, kalau aksi unjuk rasa tidak juga membuat DPR mengesahkan UU Desa.
Ancaman tersebut dilontarkan ratusan kuwu di hadapan anggota DPD asal Jabar K.H Amang Syafrudin, yang tengah melakukan reses di Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) wilayah Cirebon,Rabu (4/5).

Saat kegiatan reses yang dipandu Kepala BKPP Wilayah Cirebon H. Ano Sutrisno, mereka mengungkapakn kekhawatirannya, semakin lama pembahasan, bakal semakin sarat muatan politisnya.

“Sudah bertahun-tahun, RUU Desa dibahas. Kapan ditetapkan menjadi UU,” ujar Wartono Kuwu Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Dikatakan Wartono, waktu empat tahun hanya untuk membahas RUU Desa, sangat tidak masuk akal dan membuang-buang biaya.

“Bagi bapak-bapak di DPR, RUU itu mungkin tidak menarik dan tidak populer, namun bagi kami kuwu-kuwu di seluruh Indonesia, ini sangat penting,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Ano menyampaikan lima hal krusial yang harus ada dalam klausul UU Desa yakni soal kelembagaan, sistem, SDM, keuangan dan pengawasan.

Menanggapi ancaman dan desakan ratusan kuwu, K.H Amang mengakui molornya pembahasan RUU tersebut juga karena sering terganggu oleh masalah politik di lembaga DPR.
“Kalau kewenangan penetapan oleh DPD, Insya Allah cukup satu tahun juga selesai,” tegasnya.

Belum stabilnya pemerintahan, lanjutnya, membuat peran dan fungsi serta kewenangan DPR saat ini lebih didominasi oleh pengawasan ketimbang legislasi.

“Akhirnya ya, fungsi legislasi banyak yang terbengkalai,” jelasnya.
Menurut Amang, meski peran dan fungsi DPD dan DPR sama, namun dalam soal kewenangan berbeda.

“Kami justru sedang berjuang agar ada power sharing dalam hal legislasi yang menyangkut kedaerahan. Sehingga tidak semua urusan penetapan UU dipegang DPR. Khusus yang menyangkut kedaerahan biar oleh DPD,” katanya.

Di lembaga DPD sendiri, lanjutnya, bulan Mei ini, pembahasan RUU tersebut sudah selesai. “Masuk bulan Juni, kami akan melakukan uji publik terhadap RUU Desa ini,” ungkapnya.
Dikatakan dia, untuk membahas satu UU, paling tidak memakan biaya Rp 8 miliar sampai Rp 13 miliar.

“Kami berharap, uang yang sebesar itu tidak mubazir. Dalam arti jangan sampai, baru setahun usia UU tersebut, sudah banyak mengundang protes yang akhirnya harus direvisi,” ucapnya.

Soal RUU Desa, kuwu juga mempertanyakan soal Kepres 54/2010 yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa. Hal lain yang dipersoalkan yakni kondisi infrastruktur yang selalu jelek. (A-92/A-120)

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Facebook Comments