AKSI Ingatkan DPRD Soal Lima Persoalan

Saat hearing (dengar pendapat) Asosiasi Kuwu (Kepala Desa) Seluruh Indramayu (AKSI) dengan Komisi A dan Komisi D DPRD setempat akhir pekan kemarin, AKSI menyampaikan lima poin pokok permasalahan yang harus digodog oleh DPRD . Lima poin dimaksud adalah mengingatkan DPRD terkait janjinya yang akan mendorong lahirnya UU tentang Desa, Adanya perhatian terhadap kuwu yang akan memasuki masa purna bhakti. Adanya standarisasi biaya pemilihan kuwu (Pilwu) yang diatur oleh payung hukum yang jelas dan pemda lebih greget untuk menyukseskan pilwu dengan menggelontorkan APBD yang maksimal. Akses perlindungan hukum dan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi pada saat penyusunan APBD.

Menurut Sekretaris Umum (Sekum) AKSI Wartono, S,Pd, M.Si yang juga Kuwu Desa Majasari Kecamatan Sliyeg, disampaikannya lima poin itu bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi tetapi untuk kemakmuran masyarakat di desa. Pada poin pertama kata Wartono, dengan adanya UU tentang Desa jangan disalahartikan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi agar masa jabatannya ditambah dari enam tahun menjadi delapan tahun dan seterusnya. Didesaknya DPRD untuk memperjuangkan lahirnya UU tentang Desa tujuan pokoknya agar adan aturan yang jelas untuk mengatur rumah tangga di desa, kata Wartono.

Kemudian untuk poin kedua sambungnya, pihaknya sadar dengan adanya permendagri No 13/2007 maka reward untuk kuwu yang akan purna bhakti tidak akan pernah terwujud. Namun demikian mengingat kuwu adalah leader ditingkat desa maka tidak ada salahnya kalau pemda memberikan kadeudeuh. Poin ketiga, DPRD diminta untuk melahirkan payung hukum terkait biaya pilwu, untuk desa dengan jumlah penduduk sekian besarnya biaya pilwu sekian dan seterusnya. Intinya, biaya pilwu jangan jor-joran sesuai keinginan panitia pilwu tapi diatur oleh aturan yang jelas dan pemda lebih greget untuk membantu biaya pilwu. Kami mengakui pemda sudah membantu biaya pilwu sebesar Rp10 juta / desa, namun agar pesta demokrasi tingkat desa lebih terbuka maka pemda harus lebih greget untuk membantu biaya pilwu 100 persen, saran Wartono.

Pada akses perlindungan hukum, bukan berarti pihaknya meminta bebas dari jeratan hukum tetapi meminta agar penyidik dalam setiap menerima pengaduan agar diselidiki dahulu kebenarannya. Bukan berarti kami menolak penegakan hukum tetapi sebaliknya kami sangat mendukung dan menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum, tegasnya.

Ditambahkan, AKSI sebagai wadah para kuwu dinilainya tidak berlebihan kalau dalam penyusunan APBD pihaknya minta dilibatkan. Alasanya selain untuk memberikan warna juga menyampaikan aspirasi terkait rencana pembangunan yang ada di masing-masing desa.(ck-103) 

Sumber : http://www.harianpelita.com
Facebook Comments